Pertemuan Lintas Komunitas dan LSM/NGO Peduli Desa bertempat di Kantor Katahati Institute

Pertemuan Lintas Komunitas dan LSM/NGO Peduli Desa bertempat di Kantor Katahati Institute (13/12/2016)

Tim KNPP P3MD Kemendesa, PDTT memfasilitasi pertemuan lintas komunitas di propinsi Aceh, kegiatan dilaksanakan bertempat di kantor Katahati Institute, dihadiri oleh beberapa komunitas dan NGO/LSM di Banda Aceh yang peduli dengan Desa/Gampong dan Pendampingan Desa. Pertemuan lintas komunitas bertujuan untuk membangun komunitasi antar komunitas dalam rangka penguatan gampong dan memperkuat pendampingan terhadap gampong.

Komunitas, LSM/NGO dan Tim Pendampingan Desa yang berpartisipasi terdiri dari  Ir. Subki dan Masri Amin, SH,MH  (TA P3MD KPW Propinsi Aceh), Raihal Fajri ( Katahati Institute), Yulindawati dan Cicie Liningsih (Komunitas SPAK Saya Perempuan Anti Korupsi), Fakhrullah Maulana ( RTIK Banda Aceh), Sudirman dan Saeful Isky ( Forum LSM Banda Aceh),  Mochammad Dahlan Ganto ( Penggiat Desa) serta Rizky Firmansyah dan Sutardjo (TA KNPP P3MD Kemendesa, PDTT).

Petrtemuan Lintas Komunitas, Katahati Institute Banda Aceh

Suasana Pertemuan Lintas Komunitas dan Lembaga Peduli Desa, bertempat  di Kantor Katahati Institute Banda Aceh

Kegiatan difasilitasi oleh Sutardjo dari KNPP-P3MD Kemendesa,PDTT bersama Raihal Fajri Direktur Katahati Institute. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan lintas komunitas adalah  sebagai berikut :

  1. Manajeman pendampingan dan tata kelola dana desa;
  2. Masalah dan peran perempuan menanggulangi korupsi;
  3. Pengelolaan perencanaan desa berbasis data dan mendorong peran perempuan dalam demokratisasi desa;
  4. Pengelolaan sistem Informasi gampong;
  5. Advokasi peraturan dan regulasi yang berpihak pada masyarakat;
  6. Tranparansi pengelolaan gampong.

20161214_105720

Beberapa catatan penting lainnya hasil diskusi dengan komunitas, NGO/LSM dan Tim P3MD Propinsi Aceh adalah sebagai berikut

  1. Konsep Aceh Trust Fund : masyarakat sipil, private sector, Pemerintah. Konsep tersebut merupakan gagasan yang sudah sampai ke Bappeda dan dijadikan sebagai “tabungan” yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
  2. Perlunya pembekalan tentang Hukum bagi Gampong dan pendamping Gampong Pendamping belum banyak dibekali dengan ilmu mengenai Hukum,
  3. Perlunya Bimbingan Teknis tentang Perpajakan, sebab persoalaan yang terjadi mengenai pendanaan dan penyerapan dana salah satunya adalah mengenai Pajak Desa, dimana masalah perpajakan masih kurang pemahamannya.
  4. Perlu Advokasi tentang Peraturan Bupati di Kabupaten karena selalu terdapat permasalahan  Perbup sebagai aturan/regulasi yang mengikat dan menguatkan desa, masih  terdapat  terbitnya perbup sangat terlambat sehingga mempengaruhi kepada perencanaan APBDesa.
  5. Forum LSM Aceh : Mendorong masyarakat dalam rangka transparansi dan membuka partisipasi masyarakat agar perencanaan lebih berbobot.
  6. Perlunya membangun jejaring penguatan Gampong oleh pihak yang peduli pada gampong sebab saat ini kewenangan pendamping seolah-olah masih menjadi otoritas pendamping profesional.
  7. menggagas kolaborasi, salah satunya dengan penyelenggaraan  festival yang melibatkan Desa, LSM, RTIK. Di tahun  2017 Banda Aceh melalui RTIK  menjadi tuan rumah Festival TIK sehingga perlu dioptimalkan dalam rangka penguatan gampong melalui konsep  gerakan One Village One produk.
  8. Implementasi UUDesa dalam 2 tahun telah memberikan dampak yg signifikan terhadap pembangunan. Momentum refleksi UU desa yang telah berjalan dalam 3 tahun di 15 Januari 2016 dapat dijadikan momentum dalam membentuk festival desa. Desa/Gampong dapat memamerkan dan mempublikasikan potensi serta produk-produk desa/Gampong.
  9. Data merupakan kendala yang dihadapi saat ini dimana kesulitan dalam mendapatkan untuk beberapa kabupaten khususnya penyerapan dana desa.
  10. Perlunya mendorong perbup yang memberikan perhatian dengan mencantumkan pendamping desa.
  11. Mendorong Bintek untuk aparatur desa pembuatan perencanaan desa tidak tergantung dengan pihak lain sehingga dapat meminimalisasi anggaran operasional. Kendala yang terjadi dalam bimtek tersebut adalah bagaimana capaian keberhasilan dalam bimtek tersebut?

Pada kesempatan pertemuan ini, disepakati  komitmen yang dibangun dalam lintas komunitas antara lain :
 Mengagendakan pertemuan rutin lintas komunitas dengan tim P3MD
 Memperluas jejaring peduli gampong dengan komunitas dan pendampingan P3MD.

Forum lintas komunitas diharapkan bisa membangun persamaan persepsi dan menyatukan sikap terhadap permasalahan yang dihadapi desa saat ini, demikian Rizky Firmansyah menuturkan pada akhir kegiatan, selanjutnya diharapkan pertemuan ini ditindaklanjuti secara intensif bersama tim P3MD propinsi Aceh.

#Selamat Berkolaborasi#

%d blogger menyukai ini: