Berikut sebuah catatan Kultwit Kasmita Widodo dari BRWA Badan Registrasi Wilayah Adat dalam kegiatan Tenure Conference 2017, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 25 – 27 Oktober 2017.

Kegiatan ini mengangkat isu-isu terkait masalah Tenurial menjadi bagian dari penguatan kapasitas dan informasi untuk publik.

Berikut Kultwit panel yang sampaikan hasil diskusi Panel 5 Tenure Conference 2017. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam kawasan konservatif, termasuk pengakuan, perlindungan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal (AKKM, Hutan Adat).


Penghargaan pada nilai konservasi dan kearifan lokal dari masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya.
Masyarakat adat merupakan aktor konservasi yang penting dan harus menjadi bagian dari solusi.

Cara baru menuju pola konservasi yang lebih efektif, bebas konflik dan kriminalisasi, serta konservasi inklusif. Prinsip penghormatan(HAM, termasuk hak tenurial dan cara baru dalam pengelolaan kawasan konservasi versi Indonesia.

Cara baru perlu dirumuskan dalam bentuk pedoman dan petunjuk teknis agar menjadi acuan implementatif.
Acuan staf lapangan, pembelajaran bersama mitra masyarakat adat/lokal, mitra organisasi pendamping dalam konservasi.

Pengelolaan kawasan konservasi harus berubah dari model eksklusif menjadi model inklusif. Keseimbangan harmonisasi antara hak dan kebutuhan masyarakat dan alam, hak dan manfaat untuk para aktor konservasi.

Pandangan yg menempatkan kehidupan masyarakat adat/lokal sebagai ancaman alam, keanekaragaman hayati harus diubah. Perlindungan,pengelolaan kawasan konservasi perlu juga mempertimbangan aspek pemberantasan kemiskinan. Memberi kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, kesetaraan bagi lapisan dan kelompok masyarakat.

Kesetaraan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan, termasuk perempuan. Komponen penghormatan HAM dan hak tenurial meliputi pengakuan AKKM, Hutan Adat dan kolaborasi.

AKKM itu merupakan konservasi, pemanfaatan sumber daya alam yang lestari yang dikelola masyarakat adat secara turun temurun. Pengakuan ‘Hutan Adat’ dengan fungsi konservasi dalam kawasan konservasi (TN, CA, dll)

Pengembangan model kolaborasi dan tata kelola bersama yang efektif, bebas konflik dan kriminalisasi, dan inklusif. Memastikan alokasi anggaran untuk mendukung kolaborasi (kebijakan lokal, kegiatan, lembaga) di kawasan konservasi.

Skema dan model kolaborasi pemahaman tentang kondisi budaya,historis,sosial-ekomoni kawasan konservasi. Skema/model kolaborasi harus sejalan dengan kebutuhan lokal,mendukung aspirasi,hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Mempelajari dan mengadopsi tradisi lokal dalam mengelola hutan dan sumber daya alam secara Lestari.

Menyusun kebijakan nasional menguatkan dukungan terhadap skema/model lokal untuk pengelolaan kawasan konservasi. Mengatur pertemuan secara rutin antara pihak TN dan masyarakat adat/lokal dan lembaga/institusi tradisional.

Membangun mekanisme resolusi konflik membahas masalah yang terjadi atau keluhan dari masyarakat.
Membentuk lingkar belajar pemegang hak dan pemangku kepentingan terlibat dan berkontribusi secara aktif.

Memelihara kondisi yang memungkinkan para pemangku kepentingan lokal untuk memperoleh manfaat dari SDA Diantaranya: Menjamin akses ke sumber daya alam bagi masyarakat adat (laki dan perempuan) dalam wilayahnya.

Membantu modal dan mempermudah persyaratan izin untuk pengelolaan oleh masyarakat (misalnya ekowisata). Mengutamakan rekrutmen dari masyarakat lokal, termasuk perempuan yang berperan penting dalam pengelolaan SDA.

%d blogger menyukai ini: