Seri Catatan Guru Desa Sutoro Eko

Sebelum UU Desa lahir, pemerintah memiliki dua konsep (pembangunan desa dan pembangunan perdesaan) yang tidak dikonseptualisasikan dan dikonsolidasikan secara baik. Pembangunan desa merupakan urusan internal desa, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, yang ditopang dengan biaya APBDesa, swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah.

Namun pembangunan desa, yang pada umumnya bias pada pembangunan fisik, tidak dilandasi dengan kewenangan desa yang jelas dan kemampuan fiskal yang memadai.

Pada saat yang sama banyak Kementerian/Lembaga mempunyai program-program pembangunan di desa (masuk ke desa), yang hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan obyek penerima manfaat. Akibatnya desa sebagai kesatuan masyarakat tidak pernah tumbuh menjadi entitas dan institusi yang kuat dan mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Karena bersifat mikro-lokal, pembangunan desa tidak dilembagakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah Nasional. RPJMN 2004-2009 dan 2009-2014 tidak mengenal pembangunan desa, melainkan pembangunan perdesaan.

Secara teoretis pembangunan perdesaan (rural development) memadukan pendekatan ruang (spasial), sektoral dan institusi (desa). Pembangunan perdesaan juga memasukkan dimensi pembangunan desa, tetapi tidak menyentuh dimensi posisi dan hakekat penguatan desa, sebab pembangunan perdesaan lebih banyak berbicara tentang aspek-aspek sektoral (pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, dan sebagainya) dalam ruang desa dan masyarakat desa.

Karena itu UU Desa tidak memakai lagi konsep pembangunan perdesaan, melainkan mengedepankan pembangunan desa (dalam desa atau skala lokal desa) dan pembangunan kawasan perdesaan (antardesa). Konsep kawasan perdesaan diambil dari UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang, yang menegaskan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

UU Desa juga menegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pada dasarnya kawasan perdesaan merupakan sebuah ruang (spatial) atau area yang mempunyai fungsi pelayanan, pemukiman, pembangunan dan pemberdayaan. Pengertian dan praktik pembangunan kawasan perdesaan seperti ini tentu bukan hal baru, karena sudah lama dijalankan oleh pemerintah.

Tetapi UU Desa menambahkan aspek pemberdayaan masyarakat dan yang lebih penting adalah pendekatan pembangunan partisipatif. Dengan lebih bersemangat, UU Desa menyebut pembangunan desa sebagai “desa membangun” dan pembangunan kawasan perdesaan sebagai “membangun desa”.

Apa visi, misi dan platform pembangunan kawasan perdesaan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan spirit “membangun desa” dan pendekatan “pembangunan partisipatif” yang terdapat dalam pengertian pembangunan kawasan perdesaan. “Membangun desa” adalah menghadirkan negara ke ranah desa, bukan dalam pengertian negara melakukan campur tangan secara berlebihan ke dalam desa seperti yang sudah terjadi di masa lalu, bukan pula negara melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dari atas (top down) tanpa memperhatikan partisipasi desa dan masyarakat desa.

Dalam konsep “membangun desa” terdapat perspektif pembangunan dan perspektif desa. Melihat “membangun desa” dengan perspektif pembangunan melahirkan misi dan platform pemerataan pembangunan yang menyentuh ranah perdesaan, desa dan masyarakat. Sedangkan melihat “membangun desa” dengan perspektif desa berarti memperkuat desa dalam memanfaatkan, mengakses dan memiliki ruang dan sumberdaya kawasan perdesaan. Dalam dua perspektif itu terdapat misi dan platform pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

Perspektif “membangun desa” tersebut juga bermakna sebagai pengarustamaan desa (village mainstreaming) dalam pembangunan kawasan perdesaan. Misalnya ada pertanyaan: apa yang membedakan otoritas-peran Kementerian Desa dengan Kementerian lain (misalnya Pertanian, UKM dan Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata) dalam ekononomi lokal dan pembangunan kawasan perdesaan? Berbagai Kementerian sektoral itu selain berkiprah dalam ekonomi sektoral juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Lantas, apa perbedaan pemberdayaan masyarakat antara Kementerian Desa dengan Kementerian lain? Jawaban atas pertanyaan ini adalah “pengarustamaan desa” yang menjadi cirikhas pembeda Kemendesa dengan kementerian lain. Pengarustamaan desa berkayakinan, meskipun ujung dari pembangunan kawasan perdesaan adalah ekonomi, tetapi aktor dan institusi juga penting untuk diperhatikan agar kue pembangunan tidak secara timpang hanya dinikmati oleh investor besar tetapi desa hanya terkena dampak buruh dan hanya menjadi penonton.

Oleh karena itu pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berbicara tentang lokasi, ruang, lokus, perencanaan, produk dan komoditas unggulan, tetapi juga berbicara tentang eksistensi dan partisipasi desa, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

1.. Memeratakan Pembangunan

sutoro eko

Dr. Sutoro Eko Yunant

Pembangunan kawasan perdesaan bukan hanya berbentuk kegiatan tetapi juga sebagai pendekatan untuk mengimbangi pembangunan perkotaan. Mengapa demikian? Selama ini ada ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, karena pembangunan yang bias perkotaan (urban bias). Kota merupakan pusat pemerintahan, pelayanan publik, industri, jasa, perdagangan, keuangan dan pusat pertumbuhan. Sebaliknya desa merupakan ranah pertanian dan perkampungan yang selalu identik dengan keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan. Desa menghadapi kekurangan input dan output pertumbuhan sehingga merupakan sumber dan hulu kemiskinan. Desa menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya yang membuat desa terisolasi dari kemajuan dan pertumbuhan. Karena ketimpangan itu kota menjadi “daya tarik” dan desa menjadi “daya dorong” urbanisasi orang desa ke kota. Secara demografis, urbanisasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang membuat pengurangan penduduk desa dan penambahan penduduk kota. Pada tahun 1995, penduduk desa masih sebesar 64%, kemudian turun menjadi 58% pada tahun 2000, 52% pada tahun 2005 dan menurun lagi menjadi 46% pada tahun 2010. Sebaliknya penduduk kota mengalami peningkatan dari 36% pada tahun 1995 menjadi 54% pada tahun 2010. Saat ini ada prediksi bahwa penduduk kota akan mencapai 68% pada tahun 2025.
Fakta ketimpangan pembangunan dan urbanisasi itu selalu menjadi pembicaraan publik, kajian akademik dan perhatian pemerintah. Kini pemerintahan Jokowi-JK menaruh perhatian terhadap isu ketimpangan pembangunan dan urbanisasi, yang mengedepankan resolusi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah. Pembangunan desa (desa membangun) melalui dana desa dan pembangunan kawasan perdesaan (membangun desa).

Pembangunan kawasan perdesaan dalam konteks ini berarti menghadirkan negara ke ranah perdesaan, melakukan pemerataan pembangunan, untuk mengurangi ketimpangan dan urbanisasi. Pusat-pusat pertumbuhan (agroindustri, agrobisnis, agropolitian, agrowisata, industrialisasi, minapolitan, dan sebagainya) yang berkala menangah dan besar merupakan bentuk nyata pemerataan pembangunan. Arena ini akan mendatangkan dua keuntungan langsung bagi masyarakat desa, yaitu lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis bagi pelaku (wirausaha) ekonomi loka (setempat) yang berasal dari desa.

2.. Memperkuat Desa

Memperkuat desa merupakan jantung membangun desa. Dalam formasi pembangunan partisipatif, pembangunan kawasan perdesaan bukan hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan obyek penerima manfaat, tetapi juga memperkuat posisi desa sebagai subyek yang terlibat mengakses dalam arena dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.

Ada dua ranah yang menjadi arena partisipasi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. Pertama, sumberdaya milik bersama (common pool resources) yang secara alamiah (by nature) merupakan kawasan perdesaan dan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sumber kehidupan-penghidupan masyarakat setempat. Sumberdaya kategori ini antara lain meliputi sungai, mata air, mineral nonlogam atuan (galian tambang C), pesisir dan lain-lain. Kedua, kawasan yang sengaja disiapkan (by design) oleh pemerintah sebagai arena investasi pembangunan kawasan perdesaan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta seperti agropolitan, minapolitan, agroindustri, pertambangan dan sebagainya.

UU Desa mengharuskan ruang partisipasi desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam dua ranah kawasan perdesaan itu. Dilihat dari perspektif desa, ada tiga platform penting memperkuat desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. Pertama, kerjasama (kolaborasi) desa. Perspektif dan formasi “desa membangun” sangat penting tetapi tidak cukup. Pola ini bisa menjebak desa tersilosasi dengan dunianya sendiri atau seperti katak dalam tempurung. Karena itu kerjasama desa harus dibangun, yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan tujuan. Kerjasama desa bisa berbentuk kerjasama antara satu desa dengan desa lain maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kerjasama antardesa, baik yang diwadahi dengan Badan Kerjasama Antar Desa maupun yang non-BKAD, membentang dari kegiatan pembangunan desa hingga kegiatan bisnis untuk ekonomi produktif dengan skala yang lebih besar-luas. Ada sejumlah desa bekerjasama membangun jalan poros desa dengan dana desa, sejumlah desa menangkap air sungai untuk keperluan irigasi dan budidaya perikanan darat, sejumlah desa membangun minapolitan secara bersama, sejumlah desa bersama warga petani menanam sawit secara mandiri, sejumlah desa bersama perajin membangun pasar dan distribusi, dan sebagainya.

BUM DESA WAJA GEMILANG, OPERASI PASAR MURAH

BUM DESA WAJA GEMILANG, OPERASI PASAR MURAH

Kerjasama antardesa juga penting untuk keperluan proteksi, negosiasi dan advokasi dalam dunia bisnis. Kolaborasi antara organisasi (asosiasi) pelaku ekonomi desa berskala kecil-lokal dengan asosiasi desa menjadi jalan baik untuk proteksi, negosiasi dan advokasi.

Kedua, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama sebagai lembaga ekonomi desa yang berbasis pada kerjasama antardesa. Kenapa BUMDesa Bersama? Bukankah sudah ada koperasi dan UMKM? Antara BUMDesa Bersama dengan koperasi dan UMKM mempunyai watak, konteks, relevansi dan keterbatasan yang berbeda. Koperasi merupakan institusi ekonomi yang secara swadaya (mandiri) berbasis dan digerakkan oleh anggota untuk kepentingan privat dan kolektif anggota itu. UMKM berupakan bisnis privat, baik oleh seorang individu, keluarga maupun kongsi beberapa orang, yang memberikan keuntungan privat dan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Berbeda dengan koperasi dan UMKM, BUMDesa Bersama merupakan representasi desa yang mempunyai otoritas langsung untuk memiliki dan mengelola sumberdaya publik (tanah desa, dana desa, dana bergulir, hibah pemerintah, sumberdaya alam bersama) sebagai modal untuk menjalankan bisnis. BUMDesa Bersama dapat menjadi wadah dan patron yang menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku ekonomi kecil menjadi bisnis yang lebih besar, tanpa harus mencaplok usaha bisnis yang sudah berkembang.

Ketiga, keterlibatan desa dalam bagi saham dan bagi hasil (shareholding) dalam investasi pembangunan kawasan perdesaan. NAWACITA maupun RPJMN sudah mengamanatkan hal ini. Selama ini investasi pembangunan kawasan perdesaan menempatkan desa sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang sebenarnya hanya menempatkan desa sebagai “teman diskusi”. Sedangkan investor dari luar yang bertindak sebagai shareholder utama. Tetapi karena teori stakeholding itu merugikan desa, maka sekarang berubah menjadi shareholding. Desa, maupun orang desa, tidak hanya sebagai lokasi, buruh, dan penerima manfaat tetapi juga sebagai pemilik atas investasi melalui bagi saham dan bagi hasil. Tanah desa maupun tanah warga tidak dibeli habis oleh investor, melainkan disertakan sebagai modal/saham dalam investasi. Sebagai contoh, Desa Panggungharjo Bantul membangun shareholding dengan swasta dalam bisnis SPBU. Desa menyertakan tanah desa seluas 3000 meter untuk saham/modal yang dinilai sebesar 20% dari total saham. Hasil ini dari investasi ini mendatangkan Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelayanan publik, sekaligus juga pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pola shareholding berbasis desa itu memang tidak memberikan keuntungan langsung kepada rakyat. Rakyat hanya memperoleh manfaat tidak langsung karena pelayanan yang diberikan oleh desa. Karena itu perlu juga shareholding berbasis warga yang bisa dikonsolidasikan oleh desa. Tanah warga merupakan saham yang disertakan untuk modal bisnis yang berkongsi dengan perusahaan. Pola serupa ini sudah lama terjadi dalam perkebunan inti-plasma. Perusahaan sebagai inti dan petani menjadi plasma. Tetapi skema inti-plasma ini mengandung dua masalah. Pertama, inti-plasma bukan model bisnis shareholding yang sempurna, sebab perusahaan inti memperoleh konsesi dari pemerintah untuk menanam kebun di tanah negara, tanah adat dan tanah desa. Orang desa bukan sebagai shareholder yang menyertakan tanahnya secara mandiri dan kuat. Pemerintah mengatur perusahaan inti itu untuk berbagai sebagian lahan kebun kepada petani plasma. Dengan demikian petani plasma – yang sering mereklaim sebagai pemilik atas tanah adat – hanya memperoleh residu dari bisnis itu. Kedua, dalam praktik pembagian lahan-hasil dan proses bisnis tidak adil, yang merugikan para petani plasma. Ketiga, konsesi perkebunan itu telah menciptakan aneksasi wilayah yurisdiksi desa menjadi yurisdiksi perkebunan.

3. Memberdayakan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dari bawah (bottom up) merupakan komponen penting pendekatan pembangunan partisipatif dalam pembangunan kawasan perdesaan. Dalam konteks ini ada pertanyaan penting: siapa yang disebut masyarakat, bagaimana memberdayakan masyarakat, dan apa keterkaitan antara memberdayakan masyarakat dengan memperkuat desa?

BUM DESA BARAKAT BERSAMA, KARANG INTAN, KAB. BANJAR

BUM DESA BARAKAT BERSAMA, KARANG INTAN, KAB. BANJAR

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan sebuah teori canggih, tetapi dalam praktik hanya berbentuk pengembangan kapasitas dan pembentukan kelompok masyarakat (terdiri dari sejumlah orang) sebagai kanalisasi program pemerintah. Pembentukan kelompok ini merupakan pendekatan usang sejak 1990-an, yang hanya mampu membuahkan institusi prematur penerima manfaat proyek pemerintah. Setelah proyek berakhir kelompok masyarakat juga berakhir.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih progresif, pembentukan kelompok oleh pengelola program harus diakhiri. Ada agenda penting pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan kawasan pedesaan.

  1. Pengorganisasian pelaku ekonomi desa (petani, nelayan, peternak, perajin dan lain-lain) yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan. Organisasi ini menjadi tempat untuk pembelajaran, konsolidasi kepentingan dan tujuan, institusi bisnis, kerjasama ekonomi dan yang lainnya.
  2. Pengorganisasian kolaborasi antardesa yang memiliki potensi, kepentingan dan tujuan yang sama, termasuk untuk membentuk BUMDesa Bersama.
    Pengorganisasian kolaborasi antara desa, BUMDesa Bersama, dengan asosiasi pelaku ekonomi desa.
  3. Pengembangan kapasitas terhadap asosiasi/organisasi kolobarasi yang telah diorganisir. Tentu pengembangan kapasitas tidak hanya berhenti pada pelatihan, misalnya pelatihan tentang kapasitas wirasaha desa. Agenda ini mencakup tiga level: (a) sistem (visi, kebijakan, aturan main yang dimiliki organisasi); (b) institusi (manajemen organisasi, SDM, keuangan, bisnis yang dimiliki organisasi); (c) individu (komitmen, kemauan, kemampuan, motivasi orang per orang dalam organisasi).

Pendekatan pengarusutamaan desa juga penting untuk diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, untuk memastikan cirikhas Kementerian Desa. Artinya pemberdayaan masyarakat tidak hanya secara sektoral dalam bentuk pelatihan para pekerja maupun pelatihan wirausaha seperti yang dilakukan kementerian terkait, tetapi juga menghadirkan institusi desa ke dalam ranah pemberdayaan masyarakat, atau merajut kolaborasi antara desa dengan asosiasi pelaku ekonomi desa maupun kerjasama antara BUMDesa dengan institusi ekonomi lainnya.*

%d blogger menyukai ini: