Totalitas Pendamping Desa Jawa Tengah dalam mengawal menuju Desa yang mandiri terlihat pada saat mengikuti Pelatihan Pratugas. Pendamping Desa yang telah melaksanakan tugas selama kurang lebih 10 bulan tersebut, dengan fasih memetakan hal-hal yang terkait dengan implementasi Undang-undang Desa. Apabila semua pihak mendukung, maka tidak mustahil desa mandiri akan terwujud di Jawa Tengah yang pada gilirannya tercipta kesejahteraan warga Desa. Demikian isu sentral materi Perspektif Undang-undang Desa yang Kelas 11 di Hotel Setos Semarang yang difasilitasi oleh Fatikhun.

Berdasarkan pengalaman tersebut, kedepan Pendampingan Desa itu harus dimulai dari identifikasi potensi Desa, bukan lagi dimulai dari identifikasi masalah, demikian penegasan Fatikhun, Tenaga Ahli PSD Banyumas. Pendampingan Desa yang berbasis Identifikasi masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Selama ini kebanyakan orang ketika berbicara pemberdayaan memulai dengan identifikasi masalah, imbuhnya. Keberadaan Pendamping Desa adalah untuk melakukan pemberdayaan Desa, dimana Desa memiliki keberdayaan untuk melaksanakan pembangunan, sampai akhirnya tidak membutuhkan  lagi pendamping Desa. Jadi keberhasilan pendampingan Desa adalah ketika Desa sudah tidak membutuhkan lagi Pendamping Desa, imbuhnya.

Salah satu titik krusial dalam pendampingan desa adalah belum selesainya masalah kewenangan Desa, baik yang berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan berskala lokal Desa,. “Kewenangan Desa menjadi isu yang urgen untuk segera disikapi, untuk mendukung terwujudnya Desa yang mandiri sebagaimana misi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”, tutur Syukron Pendamping Desa Dari Bangsri Jepara pada saat mengikuti materi Kewenangan Desa.

Dari sisi regulasi, Undang-undang Desa sebenarnya telah menegaskan tentang kewenangan Desa. Demikian juga Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendagri No 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa telah merincinya. Namun para pemangku kebijakan terlihat gamang menegaskan kewenangan Desa.
Ronaldi Aryumawan menambahkan, Pendamping Desa diharapkan menfasilitasi Desa dalam menyusun Perdes tentang Kewenangan Desa. Perdes kewenangan tersebut akan memperkuat Desa dalam menjalankan kewenangannya untuk melaksanakan pembangunan. “Pendamping Desa harus menfasilitasi Desa dalam merumuskan kewenangan Desa”, tegas Ronaldi TA TTG Sragen tersebut.
Diakhir sesi, Enita Fatmawati TA PED Semarang mengajak agar pendamping Desa meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya, dengan menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar. “jangan memposisikan warga masyarakat sebagai objek dalam pendampingan, tapi posisikanlah mereka sebagai subjek pembangunan”, tegas Enita.

%d blogger menyukai ini: